Transisi New Normal, Komisi B Ingin Kelangkaan Komoditas Pangan Diantisipasi

0
19

Jakarta – Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) terus mengantisipasi kelangkaan komoditas pangan saat pelaksanaan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju tatanan kehidupan normal baru (New Normal).

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan, antisipasi perlu dilakukan untuk mencegar terjadinya lonjakan harga suatu komoditas yang justru akan memberatkan warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Setelah kita tanyakan dan kita evaluasi bahwa masih ada kelangkaan-kelangkaan pangan yang terjadi, misalnya bawang merah dan gula pasir. Selama (masa PSBB) ini masyarakat juga mengeluhkan kelangkaan tersebut, karena ini merupakan satu produk bahan pokok yang digunakan oleh masyarakat. Kami berikan catatan bahwa hal ini harus bisa diantisipasi, karena produk-produk ini dibutuhkan masyarakat,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/6).

Dengan demikian Komisi B mendorong Dinas KPKP mencari penyediaan cadangan (backup) di seluruh unit pangan, kelautan dan pangan serta pertanian. Salah satunya, seperti pemanfaatan penyimpanan bahan pokok di gudang secara aman layaknya produk perikanan yang bisa ditempatkan kedalam ruang pendingin (cold storage).

“Makanya kami mengimbau juga kepada DKPKP bahwa metode-metode seperti jbu harus diterapkan, jangan hanya di produk-produk kelautan tapi juga produk pangan. Bagaimana produk bawang ini bisa disimpan lama misalnya, bagaimana gula ini bisa disimpan lama, apabila terjadi kenaikan harga bisa dimanfaatkan stok itu,” terang Aziz.

Ditengah pandemi Covid-19, lanjut Aziz, Komisi B mengusulkan kepada Dinas KPKP DKI untuk terus menggencarkan pelatihan bagi warga guna mengoptimalkan konsep Urban Farming. Sebab menurutnya, langkah tersebut juga setidaknya akan mencari solusi yang efektif untuk pencarian alternatif ketika ada lonjakan harga komoditas bahan pokok mengingat tren pemanfaatan Urban Farming mendapat respon positif dari warga Jakarta.

“Kita berharap walaupun tanpa ada dana alokasi khusus untuk (Urban Farming) ini, KPKP tetap harus bisa melayani masyarakat dalam hal pelatihan-pelatihan, dalam dan bibit yang baik serta pengarahan-pengarahan. Jadi kalau ada kelangkaaan pangan masyarakat bisa mengkonsumsi hasilnya (Urban Farming) sendiri karena hasilnya sesuai yang mereka inginkan,” ungkap Aziz.

Sementara itu, Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Darjamuni menjelaskan, pihaknya sebagai bagian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memaksimalkan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan komoditas bawang merah dan gula pasir dapat tersedia setiap unit pasar. Koordinasi tersebut terus dilakukan Perumda Pasar Jaya bersama Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) untuk meninjau kembali ketersediaan bawang merah di sejumlah daerah seperti Brebes hingga Tegal Jawa Barat. Dimana, sejumlah daerah tersebut sempat mengalami kelangkaan akibat suplai yang terkendala akibat gagal panen.

Sumber : http://dprd-dkijakartaprov.go.id/