Terima Banyak Keluhan Warga Soal Bansos Tunai, Ini Saran Pimpinan DPRD DKI

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat mulai menyalurkan bantuan sosial guna mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah Pusat sendiri telah menyediakan tiga jenis program bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengaku banyak mendapat keluhan dari warga lantaran teknis penyaluran bantuan yang masih merepotkan.

“Banyak warga yang mengeluhkan teknis pembagian ATM BST yang menyusahkan,” ungkapnya kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (11/1).

Suhaimi pun menyarankan agar petugas penyaluran seharusnya bisa mendatangi warga atau bisa juga melalui dan melibatkan RT/RW setempat.

“Kebijakannya harus terpadu dilihat berbagai aspek. Bukan hanya yang penting dibagi. Jarak harus diperhatikan, usia penerima, darurat corona, PSBB dan lainnya,” tandas politisi PKS itu.

Untuk diketahui, Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KPM akan mendapatkan bantuan senilai Rp 200.000,- per bulan per KK. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui BNI, mulai Januari s.d Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong.

Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021.

Sumber: RMOL Jakarta

Related Posts