PSBB Transisi 2, DPRD: Hindari Ada Pembiaran Tempat Hiburan Malam

0
16

Jakarta – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan tak ada pembiaran terhadap tempat hiburan malam di Jakarta beroperasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi.

“Kita tidak menolerir hal-hal seperti itu (pembiaran). Kalau memang ada pelanggaran, kami panggil Dinas Pariwisata, kami tegur mereka,” katanya di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2020.

Menurut Abdul Aziz, jangan sampai masyarakat menilai yang besar-besar dibiarkan, tapi yang kecil ditindak. “Ini kan bahaya nanti kalau menyebar di masyarakat kalau Pemda DKI tebang pilih. Ada pemikiran ‘Ah tidak apa-apa, di lapangan bisa ‘cincai’ lah’,” katanya.

Menurut Abdul lagi, dengan dibukanya aneka tempat hiburan malam seperti bar, diskotek, griya pijat (spa) dan lainnya, hingga restoran tanpa adanya protokol kesehatan akan rentan menjadi tempat penularan Corona atau Covid-19.

Politisi PKS tersebut menilai kebijakan PSBB transisi fase 1 diperpanjang, karena Pemerintah memprioritaskan keselamatan warga Jakarta.

Namun, beberapa pelonggaran aktivitas masyarakat juga tetap memberlakukan pembatasan kapasitas, sehingga roda perekonomian kembali bergeliat.

“Kami juga sebenarnya harus sosialisasi ke tempat hiburan malam yang berkedok restoran itu. Bahwa (PSBB) ini kita lakukan untuk keselamatan mereka gitu. Buat keselamatan pengunjung dan karyawannya. Kalau kita mau jahat dibebaskan saja. Hiburan malam masuk fase paling akhir, baru bisa beroperasi,” katanya.

Oleh karena itu, Abdul meminta adanya ketegasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengingatkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar memperketat pengawasan industri hiburan malam itu.

“Anggota DPRD adalah bagian tak terpisahkan dari Pemda DKI yang berfungsi sebagai fungsi kontrol, kita harus menjaga apa apa yang sudah menjadi aturan itu ditegakkan di masyarakat,” katanya.

Jadi, tambahnya, jika memang ada informasi terkait tempat-tempat yang memang melanggar, maka pihaknya mempersilahkan untuk memberikan info itu ke anggota dewan.

“Kita panggil dinas pariwisatanya atau bersama dinas pariwisata kita sidak, karena ada konsekuensi hukum bila ada yang melanggar,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan jika ada pelanggaran aturan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota sudah pasti akan dilakukan penindakan.

Sumber: Tempo.co