Polemik Larangan Kantong Plastik Minim, PKS: Harus Perbanyak Pengganti Plastik

0
17

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Pergub yang mulai diberlakukan pada Juli 2020 ini merupakan larangan penggunaan kantong plastik jenis apapun pada setiap aktifitas perbelanjaan. Baik di pasar modern ataupun pasar tradisional.

Hal ini mengundang reaksi masyarakat lantaran peraturan ini terkesan dipaksakan. Untuk penggunaan jenis makanan atau belanja barang berbahan baku basah misalnya, masyarakat kebingungan mencari solusi dari persoalan tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan betapa kurangnya sosialisasi Pemprov DKI dalam rangka persiapan menetapkan aturan pelarangan kantong plastik tersebut. Sesuai pengalamannya beberapa waktu lalu, di salah satu tempat belanja sudah tidak menyediakan kantong plastik, namun juga tidak menyiapkan solusi penggantinya.

“Ya, sebenarnya ini bukan hal baru dari historinya. Bahkan beberapa bulan lalu kita pernah berbelanja tidak di kasih plastik, jadi ini bukan hal baru. Tapi memang saya melihat sosialisasinya masih kurang. Kedua harusnya Pemda ini memikirkan alternatifnya misalnya plastik dilarang, bolehnya pake kertas,” jelasnya, Kamis (2/7/2020).

Lebih jauh, Politisi PKS ini menyarankan pemerintah untuk memikirkan langkah langkah solutif dalam persoalan kantong plastik ini. Misalnya, bekerja sama dengan pengrajin kantong ramah lingkungan untuk memproduksi dalam jumlah yang besar.

“Di sisi lain ada teknologi-teknologi maju menciptakan bahan alternatif plastik ramah lingkungan dari rumput laut macem macem lah. Seharusnya itu di kejar oleh Pemda bagaimana memproduksi ini sebanyak banyaknya sehingga masyarakat tidak disulitkan dengan kebijakan ini,” tambahnya.

Adapun masalah harga plastik ramah lingkungan yang relatif mahal, Aziz meyakini jika diproduksi dalam skala besar, harganya akan mampu bersaing.

Sebelumnya ketua Bidang Hukum & Advikasi DPP IKAPPI, Miftahudin bahwa pemprov DKI harus menyiapkan solusi untuk jenis batang basah dan barang tertentu.

“Kami meminta kepada pemprov DKI untuk menyiapkan kantong alternatif untuk jenis barang dagangan yang mudah basah atau barang dagangan tertentu,” ujarnya.

Sumber: harianumum.com