Pemprov DKI Jakarta Dukung Upaya Pemerintah Pusat Realisasikan Pendekatan Terintegrasi Guna Hadapi Tantangan Sampah

Jakarta Selatan – Kunjungan lapangan bersama dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Duta Besar Norwegia, dan Duta Besar Denmark ke Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (30/1). Dalam kunjungan ini, Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Pusat dalam menjalankan pendekatan terintegrasi untuk menghadapi tantangan sampah.

“Bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi sampah hingga 30 persen dan sampai plastik laut hingga 70 persen di tahun 2022. Komitmen ini di Jakarta akan kita laksana dengan amat serius,” ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengawali sambutannya dalam acara ini.

Gubernur Anies juga menyampaikan agar permasalahan sampah di Jakarta dikelola mulai dari hilir sampai hulunya. “Tetapi yang tidak kalah penting bagi kita adalah bukan soal membersihkannya saja yang ada di hilir, tantangan utamanya adalalah membereskan hulunya, mulai dari kebiasaan untuk menggunakan bahan-bahan yang sesedikit mungkin menghasilkan sampah. Manfaatkan seoptimal mungkin (agar) sedikit residu yg tertinggal dan dibuang di tempat yang seharusnya agar sebagain bisa dimanfaatkan kembali,” jelas Gubernur Anies.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Havas Oegroseno menyatakan diperlukan kerjasama antar sektor dan lembaga untuk memperkuat kebijakan terkait, memperkuat tata kelola, insentif, serta membuka peluang investasi dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional. “Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk mengalokasian 1 milyar dollar Amerika Serikat selama 5 tahun ke depan dengan dukungan dana tambahan dari berbagai mitra pembangunan lainnya, termasuk Bank Dunia dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di berbagai kota pesisir di Indonesia, termasuk Jakarta,” ujar Deputi Havas.

Di samping itu, Duta Besar Norwegia Vegard Kalee mengatakan lautan dan daerah pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, berfungsi sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi ratusan juta orang di dunia. Namun, polusi sampah, khususnya dalam bentuk plastik sangat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem di laut dan daerah pesisir. “Sebuah hasil studi bahkan menyatakan bahwa apabila ini terus berlanjut, maka pada 2050 akan ada lebih banyak plastik dari sisi massa daripada ikan di lautan dunia. Karena isu yang kita dihadapi ini tidak memandang batasan negara, maka kami dengan senang hati bergabung dengan Bank Dunia dan Denmark dalam mendukung Agenda Laut Indonesia melalui Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia atau OMC MDTF,” ujar Dubes Vegard Kalee.

Menurut Duta Besar Denmark Rasmus A. Kristensen, seperti halnya Indonesia, Denmark memiliki sejarah kemaritiman yang panjang. Oleh sebab itu, Denmark sepenuhnya mendukung Agenda Kelautan Indonesia. Dana perwalian ini merupakan inisiatif yang tepat untuk mengurangi limbah laut dan dalam memperbaiki pengelolaan lautan Indonesia. “Karena kebanyakan sampah di laut berasal dari limbah yang tidak dikelola dengan baik di kota-kota besar di daerah pesisir seperti Jakarta, maka terdapat tantangan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut. Dalam hal ini, Denmark telah bekerjasama dengan Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan limbah padat, termasuk teknologi konversi limbah ke energi, dan berkomitmen untuk melanjutkan upaya tersebut,” jelas Dubes Kristensen.

Dikelola oleh Bank Dunia, dana perwalian ini didukung oleh dana hibah dari Norwegia dan Denmark, masing-masing sejumlah US$1.4 juta dan US$ 875 ribu. Dana Perwalian Kemaritiman akan membangun sinergi dengan program sejenis lainnya dibawah Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya, termasuk dalam meningkatkan pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia.

*Pintu Air Manggarai*

Pintu Air Manggarai menghadapi masalah tumpukan sampah setiap tahun yang menganggu kerja pintu air. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran warga dalam manajemen sampah, serta pemukiman warga yang dibangun di atas bantaran kali Ciliwung. Tumpukan sampah ini meningkat tiga kali lipat saat terjadi curah hujan tinggi di Kota Jakarta dan dari daerah penyangga sekitar Ibukota. Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan cara bergotong royong, bekerja bakti dan berani menegur apabila ada yang membuang sampah sembarangan, termasuk ke badan sungai dan pintu-pintu air.

Adapun sejarah Pintu Air Manggarai dimulai dengan pembangunan Kanal Banjir Barat, yaitu ide menghubungkan Kali Krukut dengan Kali Ciliwung, sehingga mengalihkan aliran air yang selama ini menggenangi Menteng dan Weltevreden. Dengan pengaturan air sejak dini dari bagian selatan Jakarta, diharapkan beban banjir di pusat kota pada masa itu lebih ringan.

Secara fisik, panjang Sungai Ciliwung dari hulu sampai muara sungai di Pantai Teluk Jakarta mencapai + 117 km dengan luas daerah aliran sungai + 347 km2, dibatasi oleh DAS Cisadane di bagian Barat dan DAS Citarum di bagian Timur. Kepedulian masyarakat dan publik terhadap kelestarian Sungai Ciliwung dan pembenahan sistem pengelolaan sungai sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan, karena restorasi sungai saat ini sudah menjadi tren di dunia.

*Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta*