Pemprov DKI Gagal Kelola Transportasi Umum

Jakarta (7/12) – Kecelakaan bus Metromini yang menerobos lintasan saat Kereta Commuter Line melintas, yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia di perlintasan Tubagus Angke, Jakarta Barat, Ahad (6/12) menambah catatan buruknya transportasi umum di Jakarta. Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta bidang Transportasi dan PerhubunganAchmad Zairofi, ini merupakan kegagalan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mengatur transportasi umum khususnyaMetromini. Hal ini disampaikannya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12).

 

Zairofi menambahkan, kegagalan pengaturan ini menjadi salah satu penyebab tingginya resiko kecelakaan yang dialami transportasi umum, dan ini juga kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam mencari solusi atas eksistensi Metromini. “Dari awalkan Pemprov DKI Jakarta sudah tahu banyak permasalahan dengan moda transportasi Metromini namun mereka tidak berdaya,” terang politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Pusat ini.

 

Selain itu, masih kata Zairofi, sopir bus yang ugal-ugalan bukan hanya menjadi salah supir semata, namun juga jadi boleh jadi salah pemilik bus yang tetap mempekerjakan supir bus yang ugal-ugalan tersebut, “Jadi bukan hanya supir bus yang diberikan sanksi, pemiliknya juga harus dikenakan sanksi tegas,” tandasnya.

 

Metromini yang menjadi armada terbesar angkutan umum di Jakarta saat ini berjumlah 3168 unit, menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dirilis tahun 2013 dan yang rutin mengikuti uji KIR hanya 1088 unit. Sampai saat iniPemprov DKI Jakarta tidak tahu bagaimana cara mengawasi Metromini karena saat ini Metromini dapat dimiliki secaraindividu.

 

Zairofi berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat bersikap tegas terhadap moda transportasi yang bermasalah, “Ketegasan Pemprov akan terlihat pada penanganan moda tranportasi yang bermasalah khususnya Metromini, mulai dari kepemilikan dan supir yang ugal-ugalan, jika tidak tegas, berarti Pemprov DKI sudah gagal!,” pungkasnya.