Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2022

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017-2022

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2022.

Pada kesempatan ini juga, perkenankan Fraksi PKS menyatakan duka mendalam dan turut prihatin atas kebakaran besar yang melanda pemukiman di Taman Kota, Kembangan dan Jembatan Besi, Tambora Jakarta Barat yang menelan korban jiwa maupun material. Semoga para korban memperoleh kesabaran dan Pemprov DKI Jakarta bisa bahu-membahu bersama elemen masyarakat lainnya dalam membantu korban kebakaran. Fraksi PKS juga mengapresiasi petugas Pemadam Kebakaran yang berjuang memadamkan api dan menyelamatkan korban sehingga harus menderita luka bakar serius. Semoga petugas yang terluka bisa segera sembuh dan layak mendapat penghargaan dari Pemprov DKI Jakarta.

Selanjutnya, Fraksi PKS akan menyampaikan beberapa masukan dan catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 ini,  Fraksi PKS mengawali dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah menyiapkan RPJMD dengan matang yang memuat visi, misi dan janji kerja yang disampaikan selama kampanye Pemiihan Gubernur lalu, khususnya janji untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang Maju Kotanya Bahagia Warganya. RPJMD ini juga telah mengakomodasi agenda-agenda pembangunan Regional dan Global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN yang harus diantisipasi dalam perekonomian Jakarta maupun Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan pembangunan Jakarta adalah pembangunan yang berkelanjutan yang memenuhi sasaran-sasaran dalam SDGs. Fraksi PKS juga memberi peniaian positif atas dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam mendukung penyusunan RPJMD 2017-2022 ini

Fraksi PKS juga mendukung kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengedepankan tidak hanya pembangunan infrastruktur namun juga pembangunan manusia terutama pembangunan ketahanan keluarga, dan kebahagiaan semua warga. Untuk itu Fraksi PKS juga mendukung upaya Gubernur untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara bersama-sama secara kolaboratif yang menjadi motor utama pembangunan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mendorong kesempatan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan menjadikan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi corak utama pembangunan Jakarta selama lima tahun kedepan. Pembangunan perlu dilakukan melalui kolaborasi bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha serta perlu diarahkan menuju Collaborative Government. MOHON TANGGAPAN !!

Dalam hal skema pendanaan untuk mendukung pembangunan, Fraksi PKS mendukung upaya untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Skema Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dan swa pendanaan lainnya diluar APBD untuk pembiayaan pembagunan. Namun Fraksi PKS mengingatkan bahwa skema pendanaan ini harus didukung dengan perangkat peraturan yang jelas untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendanaan tersebut dan efektivitas penggunaannya. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PKS mengingatkan bahwa target penyerapan anggaran rata-rata per tahun dalam periode 2017-2022 yang mencapai 93,68% sampai 96,31% perlu diperhitungan dan dipersiapkan dengan matang. Apalagi selama ini realisasi belanja APBD hampir tidak pernah lebih dari 90%. Disisi lain target belanja daerah dalam lima tahun kedepan ditargetkan akan menembus 100 trliun rupiah. Perlu dipersiapkan berbagai strategi, kebijakan dan regulasi termasuk membangun sistem peringatan dini jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek besar yang akan menghambat penyerapan anggaran yang tinggi. Sebaliknya juga tidak boleh target penyerapan yang tinggi ini menyebabkan proyek pembangunan dilakukan secara terburu-buru yang menyebabkan kualitas kegiatan maupun outputnya juga rendah, bahkan sampai menimbulkan kecelakaan kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk mendukung penyerapan anggaran yang tinggi ini. MOHON TANGGAPAN !!

Dalam penyusunan rencana program dalam RPJMD 2017-2022 ini, Fraksi PKS mengapresiasi pendekatan baru dalam penyusunan RPJMD melalui Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta yang dilakukan masing-masing pada bidang Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur. Melalui pendekatan ini, semua program memiliki landasan dan kerangka yang jelas dan detail serta target-target yang terukur untuk setiap program. Penyusunan program dengan membaginya kedalam tiga klaster ini membuat keterkaitan setiap program dalam satu klaster maupun antar klaster juga jelas dan saling mendukung satu sama lain serta mendukung pencapaian sasaran Maju Kotanya Bahagia Warganya. Dalam bidang pembangunan manusia, di bidang kesehatan, Fraksi PKS Mendukung pelaksanaan OK-O-Care dan Universal Health Care (UHC) untuk memastikan semua warga Jakarta memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, namun tetap mendorong masyarakat dengan didukung oleh pemerintah melakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan. Dalam bidang Pendidikan, Fraksi PKS mendukung peningkatan perhatian pada pendidikan non-formal dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai elemen penting dalam proses pendidikan dan pembangunan manusia.

Dalam bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Fraksi PKS mendukung langkah-langkah untuk mewujudkan Kota Lestari. Pembangunan Kota Modern selama ini mengabaikan aspek-aspek kelestarian seperti penutupan lahan terbuka, pengawasan atas penyedotan air tanah yang lemah sehingga menyebabkan kualitas lingkungan di Jakarta makin menurun. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI menyiapkan kerangka legislasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dalam pelaksanaannya. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati

Disamping memberikan dukungan dan apresiasi terhadap Rancangan RPJMD Tahun Anggaran 2017-2022 ini, Fraksi PKS juga memiliki beberapa catatan atas Rancangan Perda RPJMD ini. Pertama, dalam kerangka Pendanaan yang dalam bab tersendiri cukup jelas memuat total kebutuhan investasi untuk melaksanakan berbagai program tersebut serta alternatif pendanaanya. Terkait dengan pendanaan yang berasal dari sumber yang terkait dengan penataan ruang, Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana kerangka regulasi untuk sumber pendanaan tersebut dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengumpulan dan penggunaannya. Fraksi PKS tidak ingin bahwa sumber pendanaan yang terkait penataan ruang ini hanya memanfaatkan diskresi Gubernur saja seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, namun harus didasari dengan kerangka yang jelas dari sisi regulasi dan keterkaitan dengan upaya kelestarian kota melalui penataan ruang. MOHON PENJELASAN !!

Kedua, Fraksi PKS belum melihat strategi dan program yang kongkrit dalam mendukung Ketahanan Keluarga. Pada tataran program, perlindungan perempuan dan anak masih lebih didominasi pada program yang lebih ke arah pengarusutamaan gender daripada pengarus-utamaan keluarga. Padahal pengarus-utamaan keluarga melalui program-program yang kongkrit akan lebih menjangkau semua hal seperti perlindungan dan pemuliaan perempuan. Keluarga sebagai institusi terkecil berperan penting dalam pembangunan masyarakat perlu mendapat perhatian khusus melalui kebijakan-kebijakan pembangunan, khususnya terkait dengan pembangunan manusia. Kebijakan tersebut harus menjadikan ketahanan keluarga sebagai arus utamanya (family mainstreaming). Oleh karena itu perlu didukung dengan regulasi tentang ketahanan keluarga dalam bentuk Peraturan Daerah. MOHON PENJELASAN !!

Ketiga, Fraksi PKS belum melihat program pembangunan karakter dalam program peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pembangunan karakter pada anak-anak dan generasi muda. Padahal generasi muda saat ini menghadapi tantangan dan ancaman perusakan yang sangat besar dari luar dalam berbagai bentuk. Apalagi Jakarta juga masih menghadapi persoalan kenakalan remaja, tawuran sekolah dan warga, narkoba dan berbagai bentuk kerusakan moral lainnya. Pendidikan dan pembangunan karakter dapat menjadi benteng untuk melindungi anak dan remaja dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin besar. MOHON PENJELASAN!!

Keempat, Fraksi PKS mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Pemprov DKI Jakata untuk membangun 5 infrastruktur utama penopang perekonomian Jakarta yang termuat dalam RPJMD ini. Kelima infrastruktur tersebut adalah Pengelolaan Sumberdaya Air, penyediaan perumahan, pengelolaan sampah, Transit Oriented Development (TOD) dan Infrastruktur Transportasi. Lima infrastruktur tersebut memang perlu disegerakan pembangunan dan pengembangannya mengingat kebutuhannya yang sudah sangat mendesak serta untuk meningkatkan daya saing kota. Namun Fraksi  PKS ingin meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan implementasi pembangunan infrastruktur tersebut. Bagaimana model kelembagaan untuk mengawal pembangunan infrastruktur tersebut ? Apakah melalui BUMD atau BLUD atau bentuk kelembagaan lain ? Bagaimana pula dengan skema pendanaan untuk pembangun infrastruktur tersebut, apakah semuanya dengan APBD atau ada yang menggunakan skema pendanaan lain ? Apa pertimbangannya ? Lebih lanjut juga Fraksi PKS mengingatkan tentang payung regulasi untuk pembangunan dan pengelolaan lima infrastruktur, apakah sudah dipersiapkan kerangka regulasinya? termasuk memastikan tidak bertabrakan dengan Peraturan Daerah lainnya maupun payung regulasi di tingkat pusat. MOHON PENJELASAN !!

Kelima, Fraksi PKS mempertanyakan pemiihan pembiayaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan Obligasi Daerah untuk beberapa program pembangunan infrastruktur. Apakah kedua alternatif pembiayaan ini sudah dikaji secara mendalam termasuk segala bentuk resiko serta keuntungan dari penggunaan skema ini? Apakah perangkat peraturan yang diperlukan juga sudah dipersiapkan, termasuk perangkat peraturan di tingkat pusat? Mengapa jenis infrastruktur tertentu yang dipilih menggunakan skema KBPU dan Obligasi Daerah ? Apa pertimbangannya ? Fraksi PKS memandang, kehati-hatian tetap  diperlukan, khususnya dalam waktu jangka panjang, dalam rangka mencari alternatif sumber pendanaan. MOHON PENJELASAN !!

 

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2022. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

 

 

 

 

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat

Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 

 

Jakarta, 2 April 2018

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

 

Ketua,                                                            Sekretaris,

 

 

 

 

  1. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA.    H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd.