PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2017

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2017

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Pada kesempatan ini juga, masih di bulan Syawal dan suasana Idul Fitri perkenankan Fraksi PKS mengucapkan Selamat Idul Fitri 1439 H. Taqobbalallohu minna waminkum. Ja’alanallahu minal ‘aidin wal faidzin. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan kehilafan. Semoga Syawal betul-betul membawa peningkatan bagi kita dalam amal ibadah dan kerja-kerja legislatif.

Selanjutnya, Fraksi PKS juga sampaikan Selamat HUT Bhayangkara ke-72 tanggal 1 Juli 2018, semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin maju dan profesional dalam melayani dan melindungi masyarakat. Amien

Dalam waktu dekat Insya Allah Jakarta dan Palembang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Fraksi PKS siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Asian Games XVIII tahun 2018. Semoga Indonesia sebagai tuan rumah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan olah raga bergengsi Asia tersebut dan mampu memberikan prestasi terbaiknya.

Selanjutnya, Fraksi PKS akan menyampaikan beberapa masukan dan catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat) dalam menilai kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Fraksi PKS mengawali dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas beberapa pencapaian yang sudah diraih. Fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta atas keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Keberhasilan ini merupakan bukti kerja keras dan keseriusan Pemprov DKI Jakarta saat ini dalam memperbaiki sistem dan pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian WTP ini diharapkan dapat terus dipertahankan di masa datang dan kualitas serta manajemen laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus diperbaiki sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 ini, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang sudah berhasil meningkatkan pendapatan daerah sebesar 3,96% dibanding target yang ditetapkan. Ini juga menunjukkan strategi dan kebijakan yang tepat serta kerja keras dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga tersedia lebih banyak anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembangunan dan program-program yang akan dijalankan untuk kemajuan kota dan kebahagiaan warga. Keberhasilan ini adalah buah dari upaya membangun sistem terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPATK, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online serta mendorong pengalihan penyelenggaraan jenis reklame papan menjadi jenis reklame LED yang berhasil meningkatkan pendapatan dari sumber pendapatan tersebut secara signifikan.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Fraksi PKS mengapresiasi kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah membuat kawasan Monas menjadi lebih terbuka bagi warga dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Hal ini membuat masyarakat bisa kembali menyelenggarakan kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan di kawasan Monas dan menjadikan kawasan Monas menjadi milik bersama warga. Namun kebijakan ini tetap harus diikuti dengan aturan yang  jelas tentang penggunaan kawasan Monas untuk berbagai kegiatan ini agar kebersihan, ketertiban dan keindahan kawasan Monas ini tetap terjaga.


 

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan kritis terhadap kinerja pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2017 agar menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan APBD dan kinerja daerah di tahun-tahun mendatang. Pertama, Fraksi PKS mempertanyakan penyerapan anggaran di tahun 2017 yang masih belum meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 82,6%. Padahal peningkatan serapan anggaran menjadi salah target yang akan dicapai oleh pemerintahan gubernur baru. Peningkatan realisasi pendapatan seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran secara bertahap untuk memenuhi janji-janji kerja yang sudah disampaikan. Penyerapan anggaran yang masih belum meningkat sementara pendapatan mengalami peningkatan menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) meningkat cukup tajam menjadi sekitar Rp. 13,1 Triliun. MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, Fraksi PKS mempertanyakan anggaran pembangunan Light Rail Transportation (LRT) yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta yang mahal (high cost) dengan biaya pembangunan per kilometer yang lebih besar daripada pembangunan LRT yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Menjadi pertanyaan mengapa selisih biaya pembangunannya menjadi demikian besar. Padahal proses pembangunannya juga relatif lambat dibandingkan LRT yang dibangun oleh pemerintah pusat. Perlu ada penelitian dan audit yang lebih rinci tentang biaya pembangunan LRT oleh Pemprov DKI Jakarta yang dianggarkan pada tahun 2017 itu. MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, Fraksi PKS menilai persoalan tunggakan pembayaran sewa rumah susun oleh penghuni masih belum jelas. Sementara tunggakan pembayaran tersebut terus meningkat karena banyak penghuni rumah susun sewa  yang sebagian besar adalah masyarakat yang direlokasi dari tempat tinggal adalah yang belum membayar biaya sewa rumah susun yang ditempati. Bagaimana skema penyelesaian masalah ini yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Fraksi PKS mengusulkan untuk dilakukannya penilaian kembali secara akurat terhadap  kemampuan warga korban relokasi untuk melakukan pembayaran rumah susun sewa tersebut. Selanjutnya berdasarkan penilaian, Fraksi PKS mengusulkan untuk melakukan pemutihan atau pembebasan tunggakan pembayaran sewa tersebut kepada warga yang benar-benar tidak mampu membayarnya karena kesulitan pencarian nafkahnya atau menurunnya pendapatan keluarga setelah tempat tinggalnya direlokasi. MOHON TANGGAPAN !!

 

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati

Catatan keempat, Fraksi PKS mempertanyakan realisasi pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) untuk pengolahan sampah di Jakarta yang masih belum jelas dan terus menerus mengalami pengunduran dari rencana semula. Padahal fasilitas pengolahan sampah yang modern dan efisien serta berdampak lingkungan rendah sudah sangat dibutuhkan oleh Jakarta mengingat volume sampah di Jakarta yang terus meningkat. Sementara sarana pengelolaan sampah  di Bantargebang sudah semakin tidak memadai untuk menampung sampah dari Jakarta. Pembangunan dan pengoperasian ITF yang sudah diwacanakan sejak lama, sampai kini masih belum cukup jelas progres-nya. Pemerintahan Provinsi yang sekarang diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan ITF ini untuk memenuhi kebutuhan  pengolahan sampah di Jakarta. MOHON TANGGAPAN !!

Kelima, Fraksi PKS menilai Pemprov DKI pada tahun 2017 kurang serius dalam meningkatkan upaya promosi pariwisata Jakarta. Akibatnya tingkat kunjungan wisata hanya meningkat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Pemprov DKI juga kurang terlibat dalam upaya promosi Asian Games dan memanfaatkannya untuk promosi wisata Jakarta. Padahal momentum Asian Games sangat potensial untuk mendukung wisatawan mancanegara datang ke Jakarta dan mendatangkan devisa bagi Jakarta. Hal ini menyebabkan Jakarta terkesan gagap dalam menyambut perhelatan Asian Games khususnya dalam mensinergikan dengan upaya promosi pariwisata. MOHON TANGGAPAN !!

Keenam, Fraksi PKS mengapresiasi langkah Gubernur untuk menarik kembali Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KSPU) dan Rancangan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) sebagai bagian dari langkah menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Fraksi PKS juga mendukung langkah Gubernur untuk menyegel bangunan tanpa ijin di pulau reklamasi. Setiap pembangunan di Jakarta, apalagi yang memiliki dampak lingkungan harus memiliki legalitas yang jelas. Namun demikian Fraksi PKS menilai harus ada kejelasan tentang penataan kawasan pantai utara Jakarta dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu kedepannya. Perda RTR-KSPU dan Perda RZWP3K adalah mandat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Artinya kedua Perda tersebut tetap harus diajukan dan dibahas dengan perubahan muatan. Bagaimana muatan dari kedua Raperda tanpa reklamasi dalam kerangka penataan kawasan pesisir Jakarta. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PKS berpendapat bahwa salah satu ketidakefektifan dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran adalah penempatan pejabat pimpinan SKPD yang kurang tepat dan kompetensi yang tidak sesuai. Disamping itu juga beberapa SKPD memiliki postur yang tidak ideal karena terlalu besar. Sementara anggaran yang dikelola SKPD tersebut tidak terlalu besar. Oleh karena itu Fraksi PKS meminta agar Gubernur melakukan review terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerah di DKI Jakarta saat ini agar memiliki postur yang tepat dan fungsi yang efektif. Demikian juga dalam pengangkatan pejabat agar berbasis kompetensi dan kecakapan. Jangan lagi menempatkan  pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya maupun pejabat yang terindikasi bermasalah. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

 

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat

Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 

Jakarta, 4 Juli 2018

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

Ketua,                                                            Sekretaris,

 

 

 

 

  1. Abdurrahman Suhaimi, Lc, MA                 H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd