PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

0
31

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

F R A K S I
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;
Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada kita semua pada akhirnya bisa didapat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2020 ini bisa diselesaikan dan diajukan ke DPRD DKI Jakarta. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2020 ini sangat penting untuk kelanjutan pembangunan Jakarta ke depan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2022. Selanjutnya Fraksi PKS juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta, jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan warga Jakarta karena acara Reuni 212 pada hari Senin lalu berlangsung dengan aman, lancar, tertib dan area pelaksanaan kegiatan kembali bersih. Ini sekaligus membuktikan tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari acara seperti ini sekaligus menegaskan komitmennya terhadap NKRI.

Fraksi PKS juga mengucapkan Selamat Hari Guru tanggal 22 November 2019 yang lalu, semoga Guru di DKI Jakarta semakin sejahtera dan semakin berkualitas dalam mendidik generasi bangsa. Fraksi PKS juga mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-107 tahun Ormas Muhammadiyah yang telah berkiprah dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa. Selain itu tidak lupa kami ucapkan juga Selamat Hari Ulang Tahun Persija ke-91 tanggal 28 November 2019, semoga Persija semakin berprestasi dan menjadi tim yang patut dibanggakan warga Jakarta.

Fraksi PKS tidak lupa mengingatkan kita semua untuk senantiasa mengenang Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid ini menegaskan kita untuk kembali mengkaji sejarah perjuangan Rosul dan meneladani seluruh perilaku dan sifatnya.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Dalam memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ini, Fraksi PKS akan memberikan beberapa catatan baik dari sisi proses perencanan anggaran, aspek penerimaan maupun aspek belanja daerah. Catatan Fraksi PKS ini juga akan mencakup beberapa bidang dalam belanja daerah. Pertama, Fraksi PKS menyanyangkan terjadinya keterlambatan dan ketidakmulusan dalam proses penyampaian KUA-PPAS dalam RAPBD 2020 yang kemudian juga menimbulkan sedikit keramaian dipublik terkait KUA-PPAS. Keterlambatan pengajuan KUA-PPAS dan perbaikan beberapa kali dari KUA-PPAS yang diajukan menunjukkan perencanaan penganggaran yang kurang baik dalam pengajuan RAPBD tahun 2020 ini. Meskipun kelambatan dan revisi berkali-kali ini akibat ketidapastian besaran defisit dan proyeksi penerimaan, namun seharusnya hal ini bisa diantisipasi sejak awal dengan lebih baik.

Oleh karena itu Fraksi PKS mendukung adanya pertemuan antara eksekutif dengan legislatif di awal tahun untuk membahas proyeksi penerimaan daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Sehingga legislatif bisa memahami sejak awal perkiraan pendapatan daerah yang akan menjadi salah satu dasar dalam memperkirakan besaran belanja daerah. Pembahasan sejak awal ini juga bisa menjadi jalan untuk pelibatan legislatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh SKPD sehingga sejak awal legislatif mengetahui dengan jelas rencana progam dan kegiatan sehingga dapat memberikan masukan sebelum menjadi KUA-PPAS. MOHON TANGGAPAN !!
Kedua, Fraksi PKS mendorong untuk dilakukannya evaluasi proses sertifikasi tanah milik warga masyarakat melalui program PTSL yang berjalan sangat lambat, mengingat sudah dialokasikan anggaran dari APBD untuk program ini.

Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Propinsi DKI Jakarta meminta penjelasan kepada Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta terkait dengan lambatnya proses sertfikasi ini dan mendesak untuk bisa diselesaikan segera mengingat masyarakat sudah sangat menunggu jadinya sertifikat tanah miliknya. Kelambatan proses ini juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk meminta uang dari warga masyarakat untuk membantu percepatan proses tersebut yang sebetulnya tidak diperlukan. MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, Fraksi PKS meminta agar besaran alokasi untuk Posyandu, Posbindu dan Pos Lansia dalam pos anggaran Kelurahan bisa ditingkatkan agar manfaat yang diterima masyarakat yang dilayani di Posyandu, Posbindu dan Pos Lansia bisa lebih baik dan jumlah masyarakat yang menerima juga lebih banyak. Selama ini jumlah bantuan dalam bentuk makanan tambahan untuk balita maupun lansia masih sangat kurang dibanding kebutuhannya. Apalagi pemberian hanya dilakukan sekali dalam sebulan. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Keempat, Fraksi PKS mendukung pelaksanaan program Pelatihan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam rangka mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Fraksi PKS mengaharapkan agar program ini bisa direncanakan dengan lebih baik dan sesuai dengan konsep awal yang dibuat. Pelaksanaan PKT tahun 2019 lalu yang lambat dan tidak diikuti dengan tindak lanjut dari pelatihan tersebut harus dievaluasi. Program hendaknya juga menjangkau mereka yang sudah memulai usaha dan menginginkan untuk mengembangkan usahanya untuk naik kelas. Oleh karena itu kelanjutan tahapan pelatihan seperti penyiapan legalitas, akses pasar dan akses permodalan perlu juga segera direalisasi. MOHON PENJELASAN !!

Kelima, Fraksi PKS mendukung penyelenggaraan Formula E yang akan diadakan di tahun depan untuk mendorong pariwisata di Jakarta dan menggerakkan perekonomian di Jakarta. Namun Fraksi PKS meminta dilakukan evaluasi lagi terhadap alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Formula E yang sangat besar namun tidak cukup rinci dan jelas. Alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penyelenggaran Formula E perlu ditinjau ulang dan lebih difokuskan pada alokasi anggaran yang memang dibutuhkan langsung dengan penyelenggaraan. Perlu lebih didorong keterlibatan dan dukungan swasta sehingga tidak terlalu membebani APBD. Bagaimanapun anggaran tetap perlu diprioritaskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat langsung. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Pada sisi pendapatan daerah, Fraksi PKS mendorong Pemda untuk lebih serius mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah ditengah semakin menurunnya penerimaan dari dana bagi hasil khususnya bagi hasil pajak dari pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berani mengambil langkah-langkah terobosan dalam upaya meningkatkan pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah. Fraksi PKS memandang penerimaan dari PBB dan BPHTB potensial untuk ditingkatkan misalnya dengan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan di Jakarta terutama di daerah komersial baru yang sedang berkembang dan NJOP nya masih masih jauh dibawah harga pasar. Penilaian kembali tergadap objek pajak PBB dan BPHTB juga perlu terus dilakukan dengan memperkuat bidang penilaian objek pajak di Badan Pendapatan Daerah. MOHON TANGGAPAN !!

Fraksi PKS juga mendorong Pemda DKI secara serius membenahi penerapan sistem pajak online untuk pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran mengingat sistem online yang berjalan selama ini masih belum real time online dan masih lebih banyak berbasis self assessment. Terobosan pembenahan untuk penerapan sistem pajak online ini perlu dilakukan termasuk melalui kerjasama dengan pihak bank dan melakukan investasi peralatan yang memungkinkan transaksi dan besaran pajak yang terhubung langsung dengan pencatatan di Bank dan Badan Penerimaan Daerah secara real time. Dengan demikian konsumen juga mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan dalam transksi yang dilakukan betul-betul masuk ke penerimaan daerah. MOHON TANGGAPAN !!

Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir yang potensinya sangat besar dari parkir on street. Penerimaan retribusi parkir saat ini masih sangat jauh dari potensi yang dimiliki. Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir atau membangun sistem yang memungkinkan penerimaan dari retribusi parkir ini lebih transparan dan masuk ke kas daerah sesuai dengan transaksi yang berlangsung. MOHON TANGGAPAN !!

Dalam hal pengelolaan dan pengamanan aset, Fraksi PKS juga meminta Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan pengamanan, penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan atas aset-aset yang menjadi milik Pemprov DKI Jakarta. Terkait dengan pengamanan aset, Fraksi PKS meminta dilakukan pengamanan aset Rawa Rorotan di Cakung, Jakarta Timur, dan jalan tembus Tambun Rengas – Cakung Cilincing. Terkait Rawa Rorotan – Cakung yang merupakan aset Pemprov, Fraksi PKS meminta penjelasan adanya indikasi komersialiasi oleh pengembang swasta. MOHON TANGGAPAN !!

Fraksi PKS juga meminta pemanfaatan aset tanah milik Pemprov seluas 65 ha di Cengkareng yang belum termanfaatkan agar bisa dilakukan pemanfaatannya untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga Jakarta seperti rusunawa atau prasarana publik. Fraksi PKS juga mendorong agar Pemprov DKI mengadvokasi prosedur penyerahan fasos-fasum dari pengembang ke Pemprov agar bisa lebih disederhanakan sehingga bisa lebih banyak aset berupa fasos-fasum yang menjadi kewajiban pengembang untuk bisa dialihkan dan dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan terhadap rencana program dan pemanfaatan anggaran di bidang pembangunan. Pertama, Fraksi PKS menyoroti lambatnya penetapan penghunian Rumah Samara DP Nol karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas di UFPRS dan di Bank DKI. Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UFPRS maupun proses di perbankan. Padahal ini program yang sangat baik dan ditunggu banyak warga yang ingin memiliki hunian layak dengan DP Nol ini. UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan Rusunami Samawa ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian (Prudent) untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan. Fraksi PKS mendukung dikuranginya alokasi anggaran pinjaman untuk uang muka sambil terus mendukung upaya mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini. MOHON PENJELASAN !!

Kedua, Fraksi PKS sangat mendukung usaha-usaha Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi waduk/situ dan kali untuk menghadapi musim penghujan. Karena Fraksi PKS melihat masih banyak kali dan waduk/situ tidak berfungsi untuk mengendalikan air larian pada musim hujan. Waduk/setu yang mengalami penyempitan dan tidak berfungsi agar segera dilakukan normalisasi seperti situ Rawa Badung dan waduk Pondok Ranggon. Waduk/Setu yang sudah dinormalisasi juga perlu didorong memiliki multi fungsi tidak hanya sebagai resapan air.

Ketiga, Fraksi PKS meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang saat ini masih ada di sekolah-sekolah umum negeri (inklusi) mengingat tidak adanya tenaga pengajar khusus inklusi yang ada di sekolah-sekolah negeri yang memiliki siswa Anak Berkebutuhan Khusus. Regulasi yang saat ini berjalan adalah sekolah negeri tidak boleh menolak siswa anak Berkebutuhan Khusus, namun tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus ini. MOHON PENJELASAN !!

Keempat, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap peningkatan hibah untuk peningkatan kesejahteraan guru khususnya madrasah. Namun Fraksi PKS meminta agar penyaluran hibah untuk sampai ke guru ini bisa berlangsung lebih baik dan tidak mengalami keterlambatan yang panjang seperti yang sering terjadi. Fraksi PKS juga meminta agar dilakukan peningkatan pendataan madrasah yang ada di Jakarta sehingga diharapkan hibah yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak guru dan madrasah serta ke depan juga diharapkan bisa menjangkau guru madrasah diniyah. MOHON TANGGAPAN !!

Kelima, Fraksi PKS meminta agar anggaran untuk PAUD kedepannya bisa lebih ditingkatkan mengingat kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan usia dini kepada anaknya terus meningkat dan sangat terbantu dengan keberadaan PAUD yang lebih terjangkau. Peningkatan anggaran PAUD diperlukan untuk meningkatkan fasilitas yang dimiliki PAUD serta meningkatkan kesejahteraan pengajar PAUD. Fraksi PKS juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sistem dan mekanisme pengangkatan guru honorer untuk menjadi CPNS terutama untuk guru honorer yang telah lama mengabdi dan bersedia mengajar di daerah-daerah yang jauh bahkan di Kepulauan Seribu. Sampai memprihatinkan jika mereka yang sudah begitu tulus mengabdi kemudian tersingkir oleh guru honorer maupun CPNS yang didatangkan dari luar. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 4 Desember 2019

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua, Sekretaris,

H. Muhammad Arifin H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd