Fraksi PKS Apresiasi Kerja Keras Pemprov DKI Capai Predikat WTP

Jakarta (29/5) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas hasil pemeriksaan keuangan Tahun Anggaran 2017.

Predikat WTP itu sebagaimana disampaikan secara seremonial oleh Anggota V BPK RI Ismayatun kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/5).

Atas hasil kerja keras itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov DKI.

“WTP ini didapat dari kerja keras jajaran pemprov DKI, dari program Gubernur DKI Anies dan Sandi yaitu Road to WTP. Saya mengetahui info tersebut, setiap minggu rapat, kemajuannya apa supaya dapat WTP,” jelas Anggota Komisi C Bidang Keuangan, Dite Abimanyu, di Jakarta, Senin (28/5).

Sebelumnya, selama empat tahun, mulai dari 2012 hingga 2016, Pemprov DKI hanya mampu predikat keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dahulu kenapa tidak mendapatkan WTP? karena beberapa hal. Salah satunya, mengenai catatan aset yang tidak meyakinkan BPK. Sehingga BPK belum meyakini nilai kewajaran untuk menjadikan WTP,” papar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.

Meskipun masih banyak kekurangan, namun Dite yakin Pemprov DKI di tangan Gubernur Anies dan Wagub Sandiaga ini relatif sudah berhasil menyempurnakan pengadminstrasian aset DKI. “Selain itu, Pemprov DKIjuga sudah berhasil melakukan sebagian besar rekomendasi BPK tahun lalu,” jelasnya.

Dikutip dari laman PPID.Jakarta.go.id, berikut adalah beberapa pembenahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan Predikat WTP tersebut.

  1. Implementasi transaksi non tunai, sehingga seluruh aliran dana APBD dapat ditelusuri secara transparan dan akuntable. Implemetasi transaksi non tunai tersebut juga telah dijadikan percontohan penerapan transaksi non tunai di seluruh pemerintah daerah secara nasional;
  2. Penerapan e-Planning dan e-Budgeting yang terintegrasi, agar APBD bisa dilaksanakan secara efesien, efektif, transparan dan akuntabel;
  3. Pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah, melalui program non cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan, untuk mewujudkan kemudahan pelayanan, menjamin akurasi penerimaan, serta mencegah terjadinya penyelewengan;
  4. Pembenahan administrasi belanja daerah melalui transaksi non tunai, dan pelaksanaan jurnal dan tutup buku harian sehingga posisi kas harian dapat dipantau secara realtime;
  5. Pembenahan penatausahaan aset daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah dilengkapi dengan identifikasi titik koordinat yang dapat diakses melalui Jakarta Smart City, sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk bersama mengawasi aset milik Pemprov DKI Jakarta. Pembenahan aset ini akan terus dilakukan seiring dengan program sensus barang milik daerah yang dilaksanakan pada TA 2018;
  6. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, melalui penetapan pelaksanaan tindak lanjut sebagai Key Performance Indicator (KPI) SKPD.