FPKS DKI Jakarta Terus Dorong Divestasi Saham Bir di PT Delta

Jakarta (15/3) – Fraksi PKS DKI Jakarta terus mendorong agar Pemprov DKI melakukan divestasi (pelepasan) saham bir di PT Delta.

“Divestasi saham di PT Delta yang memproduksi bir ini pada awalnya memang PKS sudah mendorong. Bahkan saat Pak Gubernur sampaikan ke dewan, PKS sangat setuju walaupun ada beberapa fraksi yang lain menolak,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nasrullah, di Jakarta, Sabtu (16/3)

Dirinya menambahkan, alasan beberapa fraksi yang menolak tersebut karena deinvestasi saham ini haruslah didahului dengan kajian ilmiah yang cukup matang.

“Sebetulnya tidak perlu kajian lagi, karena memang uang (hasil dari divestasi) itu uang kita dan itu juga memang dipakai untuk kita juga investasi saham yang lain. Ini kan untuk kegiatan kebutuhan masyarakat,” tambah Sekretaris Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta ini.

Meskipun demikian, beberapa fraksi yang menolak tersebut, tegas Nasrullah, sudah berbalik ikut menyetujui. “Ini kan sudah ada kabar gembira harusnya tinggal didorong lagi dan kita akan mendorong untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Diketahui, Pemprov DKI sedang berproses menjual sahamnya serta mempersiapkan syarat-syaratnya, termasuk di antaranya pengajuan persetujuan oleh DPRD DKI.

Saat ini, dividen yang didapat dari PT Delta Djakarta rata-rata Rp38 miliar setiap tahunnya. Namun jika saham dijual, maka akan ada dana segar yang didapat sebesar Rp1 triliun.

Sementara jika ingin mendapatkan deviden Rp1,2 triliun, Pemprov DKI harus menunggu lebih dari 30 tahun lagi.

“(Angka) Itu kan juga tidak besar. Rp 1,2 T. Dan tidak ada dampak yang besar juga (jika dilepas). Yang jelas negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghoffur, itu adalah suatu hal yang mesti. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga,” tegasnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta per tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta Tbk.

Surat yang dilayangkan Gubernur Anies tersebut adalah kali kedua setelah sebelumnya pada 16 Mei 2018 ditulis dengan permohonan yang sama. Adapun maksud dari pelepasan saham tersebut adalah untuk optimalisasi sumber daya/aset guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta.