Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Bank DKI buntut gangguan sistem layanan. Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD meminta agar dilakukan audit dengan menggandeng BPK dan OJK.
“Saya pun meminta untuk dilakukan audit mulai dari internal maupun eksternal baik dari BPK maupun OJK terhadap masalah IT ini,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).
Nova juga menyebut saat ini Bank DKI telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembenahan. Ia lantas meminta Bank DKI secepatnya memperbaiki sistem supaya layanan perbankan normal kembali, khususnya layanan mobile banking melalui aplikasi JakOne Mobile.
“Kalau layanan perbankannya, misal transfer antar bank untuk sementara sedang ada perbaikan sistem. Ini yang saya minta secepat mungkin bisa langsung nantinya beroperasi dengan baik. Kalau misalnya terhambat kan masyarakat yang menggunakan aplikasi, baik dari mobile banking sangat banyak sekarang kan dibandingkan ATM,” ujarnya.
Politikus NasDem itu juga meminta Bank DKI meningkatkan sistem keamanan IT miliknya.Menurutnya, perlu adanya deteksi awal jika sewaktu-waktu timbul permasalahan dalam sistem.
“Bagaimana meningkatkan sistem keamanan IT terkait dengan alert security-nya. Artinya, bagaimana caranya deteksi awal,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan, saat ini nasabah bisa menggunakan layanan transfer antarbank melalui ATM Bank DKI. Namun untuk aplikasi JakOne Mobile masih belum bisa melayani transfer.
Taufik menjelaskan adanya upaya peretasan terhadap Bank DKI. Namun, kata dia, upaya tersebut berhasil diatasi karena adanya warning system.
“Jadi intinya ini ada upaya peretasan ya untuk bank DKI, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian Alhamdulillah ada alert, warning, jadi langsung warning system dari bank DKI. Ketika ada peringatan seperti itu, jadi semuanya shutdown gitu, jadi nggak bisa transfer uang, nggak bisa lihat cek saldo bahkan nggak bisa dan celakanya itu terjadi pada libur atau pada hari-hari lebaran,” terangnya.
Politikus PKS itu mengatakan, Bank DKI telah menjamin tak ada data nasabah yang hilang. Meski begitu, Bank DKI berjanji akan memberikan kompensasi terhadap nasabah yang merasa dirugikan akibat layanan bermasalah.
“Jadi dipastikan tadi oleh Bank DKI bahwa dana nasabah tidak ada yang hilang, tapi kita minta bahwa tentu saja nasabah nanti bisa untuk protes atau untuk komplain atau bahkan untuk menuntut. Dananya memang tidak hilang, tapi kan ada rugi waktu karena enggak bisa ngambil duit saat lebaran,” terangnya.
“Itu juga harus diperhatikan Bank DKI menjanjikan akan memberikan kompensasi untuk hal tersebut,” tambahnya.
Dalam rapat itu, Taufik secara khusus menanyakan kekosongan posisi Direktur IT Bank DKI di tengah permasalahan tersebut. Kepada Taufik, Bank DKI memastikan kekosongan jabatan itu tak menghambat penyelidikan kasus.
“Dirutnya yang menjamin bahwa ini penyelidikan dan penuntasan masalah bisa dilakukan bekerja sama dengan BI, OJK, BSSN dan kemudian Bareskrim,” terangnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono buntut gangguan layanan. Posisi Direktur IT kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo.
“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” kata Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Karena kejadiannya sudah tiga kali, lanjut Pramono, dirinya memutuskan melaporkan hal tersebut ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal). Sementara itu, jabatan Direktur IT kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo dan mulai berlaku sejak kemarin (Selasa, 8/4).
Sumber : https://Www.detik.com/
