Buruh Perempuan Terbantu Penitipan Anak RKI PKS

Jakarta (22/04) — Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rayakan Hari Kartini di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, Ahad (22/04/2018).

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih menyebutkan alasan pemilihan kawasan padat industri berangkat dari keprihatinan PKS terhadap nasib anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orang tua mereka.

“Ada sekitar 67 ribu buruh yang tinggal disini dan 70 persennya adalah perempuan. Saya mendengar keluhan buruh-buruh perempuan tersebut tentang nasib anak-anak mereka yang ditinggal bekerja, dan kami hadir dengan membuat Day Care untuk penitipan anak-anak mereka,” terang perempuan yang akrab disapa Wiwik ini.

 

BPKK PKS melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) lantas mendirikan sebuah Tempat Penitipan Anak (TPA) di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pendirian Tempat Pendirian Anak di kawasan industri ini menurut Wiwik merupakan perjuangan PKS untuk melanjutkan perjuangan Kartini.

“PKS sangat memperhatikan nasib kaum perempuan, kami hadir ditengah-tengah perempuan Indonesia sebagai upaya melanjutkan perjuangan Kartini, begitu juga dengan pendirian Day Care ini, ini hanya salah satu langkah kecil kami,” lanjut Wiwik.

Sampai saat ini, sudah terdaftar dua puluh anak yang tergabung dalam Rumah Asuh RKI. Menurut Wiwik, jumlah tersebut akan terus bertambah melihat antusiasme masyarakat sekitar.

 Salah satu buruh perempuan yang menitipkan anaknya di Rumah Asuh RKI, Wahiroh mengaku sangat terbantu dengan dengan fasilitas yang diberikan oleh RKI PKS. Selama ini, buruh yang sudah bekerja selama 25 tahun di Jakarta ini mengaku khawatir menitipkan anaknya ke tetangga selama ia bekerja.

“Pas awal bekerja sebenarnya saya bingung, bagaimana nasib anak saya kalau saya bekerja. Tapi saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga dan ibu saya di kampung. Alhamdulillah saya bertemu dengan kader PKS yang mendirikan tempat penitipan anak, insyaAllah saya percaya kepada mereka yang bisa mendidik akhlak dan agamanya,” ujar Wahiroh.

Wirianingsih pun mendorong keberadaan Tempat Penitipan Anak yang edukatif dan terjangkau di kawasan padat industri. Wiwik meminta pemerintah bisa menetapkan kepada setiap perusahaan dengan skala tertentu diwajibkan untuk menyediakan tempat penitipan anak di tempat kerja. Tentu dengan melalui proses musyawarah terkait peraturan teknis penyediaan fasilitas tersebut.

“Dapat juga pemerintah memberi insentif tertentu kepada perusahaan yang menyediakan fasilitas tempat penitipan anak di lingkungan kerja, sehingga para pengusaha termotivasi,” terang Wiwik.