Anies Digoyang Banjir, PKS : Pemerintah Pusat Juga Bertanggung Jawab

Jakarta – Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan masih jadi figur yang disorot akibat banjir yang terjadi pada awal Januari 2020. Meski banjir tak hanya melanda Ibu Kota Jakarta namun juga menerjang wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Kabupaten Lebak, Banten.

Banjir sudah surut dan tak ada lagi genangan di Ibu Kota. Namun Anies tetap di-bully oleh sebagian warga. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dianggap jadi biang penyebab lantaran tak siap mengantisipasi datangnya banjir.

Hampir dua pekan pascabanjir surut, persoalan masih muncul. Ditandai dengan 243 warga korban banjir Jakarta yang mengajukan gugatan terhadap Anies di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

Para penggugat berharap dengan cara ini maka Anies membayar kompensasi kerugian korban banjir sebesar Rp42,3 miliar. Gugatan ini didaftarkan dengan nomor 27/Pdt.GS/ClassAction/2020/PN.Jkt.Pst.

“Gugatan kami buka soal banjir. Gugatan ini tentang tidak bekerjanya secara baik Pemprov Jakarta dalam mempersiapkan banjir,” kata Juru Bicara Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan kepada VIVAnews, Senin, 13 Januari 2020.

Sehari setelah pendaftaran gugatan, ada aksi protes dengan menyambangi kantor Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Massa yang mengklaim warga DKI ini protes soal banjir di Jakarta. Massa kontra Anies ini menamakan aksinya dengan Jakarta Bergerak. Mereka menuntut Anies mundur sebagai Gubernur DKI.

Namun, aksi ini punya tandingan karena ada massa pendukung Anies yang aksi di Balai Kota DKI. Massa pro Anies ini menyuarakan pembelaan terhadap Anies yang sudah optimal soal banjir.

Adanya gugatan sampai demo pun direspons oleh barisan pendukung Anies. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Dedi Supriyadi heran dengan dua cara tersebut yang diniai keliru.

Dedi menyebut gugatan tuntut ganti kerugian keliru jika ditujukan ke Pemerintah Provinsi DKI serta Gubernur Anies. Menurutnya, dalam persoalan banjir Jabodetabek, pemerintah pusat juga bertanggungjawab.

“Pemerintah pusat melalui Pak Jokowi bukan sekali menyatakan bahwa masalah banjir Jabodetabek merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah,” kata Dedi kepada VIVAnews, Selasa, 14 Januari 2020.

Dedi menambahkan, persoalan banjir di Jakarta harus dilihat secara obyektif dan jangan didasari benci. Selain curah hujan tinggi, kondisi lahan daerah aliran sungai di hulu Ciliwung dan Cisadane yang berada di luar Jakarta mengantarkan debit air besar, lumpur ke sungai yang melintasi Jakarta.

“Jadi, secara logika saja, menuntut Pemprov DKI bertanggung jawab sudah sulit diterima,” tutur Dedi.

Namun, pandangan Dedi dibantah anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gembong Warsono. Ia menilai wajar jika warga melakukan demo sampai menggugat Anies. Kata dia, Anies selaku Gubernur DKI dianggap tak bisa mengarahkan dan memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengantisipasi datangnya banjir.

“Program penanganan banjir harus terintegrasi dengan semua SKPD. Warga Jakarta kan sekarang menantikan eksekusi soal solusi banjir,” ujar Gembong kepada VIVAnews.

 

Sumber : vivanews.com