Anggota DPR Anis Minta Ekonomi Kepri Tidak Boleh Lagi Hanya Bergantung Pada Batam

0
54

Jakarta – Ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) tidak boleh lagi hanya bergantung pada Batam. Hal ini disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati dalam kunjungan kerja komisi XI DPR RI jelang reses masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 ke Provinsi Kepri, Sabtu (18/12/2019).

 

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) harus memiliki rancangan pembangunan wilayah, dengan prioritas sektor yang harus dikembangkan. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak bergantung dan bertumpu pada Batam,” kata Anis.

 

Perihal Kepri tak boleh bertumpu pada Batam ini diungkap Anis bukan tanpa alasan. Anis menyoroti laporan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kepri yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan ke III tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 4,89%  year on year (YOY). “Angka ini didorong oleh pertumbuhan kategori industri pengolahan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,72%,” sambung Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga, Jawa Timur.

 

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) capaian Provinsi Kepri ini berada di urutan ke 30 dari 34 Provinsi di Indonesia. Walaupun berdasarkan angka capaian pertumbuhan mengalami kenaikan, dari hanya 2% di tahun 2017 menjadi 4,89% di tahun 2019, namun data BPS tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dicapai pemerintah provinsi Kepri masih berada di level bawah.

 

“Padahal Provinsi Kepri memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain, yang seharusnya menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” tegas Anis.

 

Dipaparkan Anis, selama ini Pemprov Kepri banyak bergantung dan bertumpu pada Batam. Kemudian, Batam menjadi kebanggaan Provinsi Kepri karena menyumbang 36% untuk pendapatan daerah (Pendapatan Domestik Bruto/PDB). Batam juga menjadi kawasan berteknologi tinggi, yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, Batam sempat diprediksi dapat menyaingi industri di Singapura.

 

“Dengan segala harapan itu, Batam dijadikan kawasan Free Trade Zone (FTZ) dengan fasilitas fiskal yang istimewa, bebas biaya masuk, bebas pajak pertambahan nilai (PPN) import, bebas pajak penjualan barang mewah, bebas PPh 22 dan kemudahan lainnya,” sambung Anis.

 

Disebutkan Anis, Pemerintah Pusat tidak bisa menutup mata bahwa kondisi Batam akhir-akhir ini, tidak dalam keadaan baik. Data menyebutkan dalam waktu dekat, ada dua industri yang akan tutup dan tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sementara investasi baru yang masuk tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang terkena PHK, disisi lain industri yang ada sedang melakukan pengurangan produksi.

 

“Data juga menunjukkan bahwa potensi PHK di sektor elektronik di Batam akan mendera sekitar 2000 tenaga kerja dalam waktu dekat. Ini tentu harus di antisipasi,” ujar Anis memberi peringatan.

 

Anis kemudian membeberkan data lain yang menyebutkan bahwa cita-cita untuk menyaingi industri Singapura, sangat jauh dari harapan dengan menurunnya pertumbuhan industri manufaktur di Batam. Pada tahun 2013, potensi industri di Batam mencapai angka 7,07%. Namun pada tahun 2017, potensi industry Batam turun sangat jauh ke angka hanya sekitar 1,76% . “Dengan penurunan ini, kinerja eksport Batam yang menjadi kebanggaan juga terkena dampak dari ekses industri manufaktur yang melambat itu,” kata politikus perempuan dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.

 

Data lain yang diungkap Anis adalah tentang nilai ekspor Batam. Pada  tahun 2014 nilai ekspor Batam mencapai nilai 11,3 Milyar US $. Tapi tahun 2017, angka tersebut menyusut hanya menjadi 8,71 Milyar US $. Menanggapi data tersebut, Anis mempertanyakan “Apa yang terjadi di Batam ? Apakah ada hubungannya dengan good governance di pemerintahan daerah dan bagaimana langkah-langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi?” tanya Anis.

 

Menurut Anis, Pemprov Kepri harus mulai mengembangkan wilayah-wilayah lain yang potensial selain Batam.

 

“Wilayah-wilayah lain yang masih bisa dikembangkan diantaranya Kabupaten Bintan dengan potensi pertanian dan perikanannya, Lingga dengan pertanian dan perikanannya, Natuna dengan sektor maritimnya, Karimun dengan pertambangan dan pariwisatanya dan Tanjung Pinang dengan sektor pariwisatanya,” papar Anis mengakhiri.