Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ghozi Zul Azmi, menyampaikan bahwa terdapat tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta yang memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 90 persen.
“Realisasi anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan tercatat paling rendah, masing-masing sekitar 70 persen,” katanya kepada INDOPOSCO.ID pada Kamis (10/4/2025).
“Sementara itu, Dinas Bina Marga mencapai 88 persen dan Dinas Sumber Daya Air masih di bawah 90 persen,” imbuhnya.
Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran disebabkan kendala pembelian lahan, seperti perubahan status lokasi saat pembayaran, sertifikat yang belum terbit di BPN, serta adanya sengketa atas lahan yang direncanakan.
“Dalam penganggaran, hal seperti ini terus berulang. Kami sudah berkali-kali mengingatkan agar proses pengkajian dan perencanaan lebih matang, memastikan lahan tidak bermasalah sebelum dianggarkan,” ujar ujarnya.
Legislator PKS itu berujar Komisi D juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Banyak warga yang merasa tidak mendapat sosialisasi, padahal berharap lahannya segera dibeli.
“Di sisi lain, pemerintah mengklaim anggaran tidak terserap karena kendala teknis,” kata dia.
Ia menambahkan, pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dan kondisi di lapangan agar anggaran bisa terserap maksimal dan tepat sasaran.
Sumber : https://indoposco.id/
