PU FPKS DPRD DKI Jakarta Terhadap Raperda Tentang Pencabutan Perda No 15 Tahun 2011 Tentang PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UUG & Perda Tentang PENGELOLAAN BMD

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

TERHADAP

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Melalui penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS mengajak seluruh partai politik, tokoh politik di Jakarta dan seluruh warga Jakarta untuk kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban menjelang hari-hari akhir masa kampanye dan hari Pemilihan Umum pada 17 April 2019 nanti. Semoga Pemilu berjalan lancar dan aman di Jakarta, tidak ada kecurangan dan tidak ada tindak anarkis yang mengganggu dan mencederai pelaksanaan Pemilu di Jakarta. Mari kita pastikan warga Jakarta tetap bahagia.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam memberikan pemandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah ini, Fraksi PKS akan mengawalinya dengan memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.  Fraksi PKS mendukung Rancangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Daerah tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan ini. Fraksi PKS sangat mendukung untuk memberikan kemudahan bagi berbagai pelaku usaha khususnya mikro, kecil dan menengah agar bisa tumbuh dan berkembang. Usaha mikro dan kecil untuk tumbuh dan berkembang seringkali terbentur oleh perizinan proses yang rumit dan ketidakpastian. Masuknya investasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja, sering terkendala oleh perizinan tidak mudah dan berbelit-belit. Akibatnya investor menjadi kurang berminat menanamkan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya di Jakarta dan memilih daerah lain atau bahkan negara lain yang lebih memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan perizinan yang lebih pasti.

Usaha untuk memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah bagi pelaku usaha dan investor memang sudah dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dikembangkan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Namun pelayanan terpadu ini belum didukung dengan penyederhanaan perizinan usaha dan investasi. Banyak perizinan yang sebetulnya tumpang tindih. Memiliki fungsi yang sama, tapi masing-masing perizinan tetap harus dimiliki sendiri-sendiri. Akibatnya jumlah izin yang harus diurus dan dimiliki oleh pelaku usaha masih tetap banyak, salah satunya adalah izin terkait dengan Undang-Undang Gangguan (UUG).

Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah menunjukkan bahwa ijin Undang-Undang Gangguan memang menjadi tidak relevan untuk harus dimiliki oleh pelaku usaha karena fungsinya sudah masuk dalam izin atau persyaratan izin lainnya. Sehingga kewajiban bagi pelaku usaha termasuk usaha kecil dan menengah untuk memiliki izin Undang-Undang Gangguan ini harus ditiadakan. Dengan sendirinya maka regulasi pada tingkat daerah yang mengatur kewajiban kepemilikan Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha juga harus dicabut. Oleh karena itu Fraksi PKS mendukung dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Fraksi PKS juga meminta agar Pemerintah juga mengkaji beberapa peraturan terkait perizinan lain yang potensial tumpang tindih dan menghambat pengembangan usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 ini juga membuat peraturan lain yang menjadikan Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan sebagai persyaratan bagi penerbitan ijin lainnya juga harus dilakukan perubahan. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS juga mendukung diajukannya Rancangan Peraturan Daerah  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya terkait dengan pengelolaan aset daerah. Perbaikan dan penyempurnaan aturan tentang pengelolaan barang milik daerah ini sangat penting agar tata kelola aset milik Pemda ini menjadi lebih baik lagi. Apalagi aset milik Pemerintah Provinsi ini jumlahnya sangat banyak dan nilainya sangat tinggi. Tata kelola aset daerah juga masih belum baik dan banyak permasalahan yang muncul seperti aset yang hilang atau aset yang dikuasai oleh pihak lain dimana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga kalah dalam proses hukum di Pengadilan. Persoalan aset daerah ini juga yang menyebabkan DKI Jakarta sulit meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan aset ini juga beberapa kali menimbulkan masalah hukum terhadap staf maupun pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Terkait dengan muatan peraturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah ini, fraksi PKS memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pertama, Rancangan Peraturan Daerah ini harus memastikan dan menjamin pencatatan dan pengelolaan aset atau barang daerah menjadi jauh lebih baik, termasuk dengan penggunaan teknologi informasi seperti data barang daerah yang berbasis sistem informasi geografis (GIS). Sehingga setiap barang milik daerah diketahui keberadaan, kondisi, status dan nilai dari barang milik daerah tersebut. Dengan demikian pengambilalihan barang milik daerah kepada pihak lain, hilangnya barang milik daerah karena dikuasai pihak lain secara tidak sah bisa dicegah. Langkah ini juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi pendataan aset milik daerah MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, dalam hal pengadaan barang milik daerah, Fraksi PKS meminta agar pengadaan barang milik daerah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent), kejelasan status dan kepastian hukum. Prinsip ini penting untuk mencegah pengadaan barang milik daerah yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena statusnya yang tidak jelas atau dalam sengketa seperti yang pernah terjadi beberapa kali. Oleh karena pengadaan barang milik daerah tidak cukup hanya berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel saja. Kehati-hatian dan kejelasan status ini juga tidak hanya berlaku untuk pengadaan yang dilakukan melalui pembelian, namun juga untuk pengadaan yang berasal dari hibah, tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) ataupun kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, memperhatikan pencatatan dan pendatan Barang Milik Daerah yang berasal dari non pengadaan melalui APBD seperti Barang Milik Daerah yang berasal dari kewajiban pengembang, Corporate Social Responsibility (CSR) dan kompensasi kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) berasal dari pencatatan dan pengelolaan barang milik daerah yang sumber-sumber tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan akurasi nilai dari barang milik daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, barang milik daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber tersebut juga memiliki status hukum kepemilikan yang jelas serta tidak melanggar aturan hukum yang lain. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan Keempat, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Perda ini, pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan melalui mekanisme sewa dan kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga harus dipastikan menggunakan nilai sewa atau nilai pemanfaatan yang sesuai dengan harga pasar dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memperoleh penerimaan yang wajar sesuai harga pasar dan tidak merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa pemanfaatan aset daerah pada masa lalu melalui kerjasama atau sewa oleh pihak ketiga dan masih berlangsung hingga saat ini, sangat merugikan Pemprov karena nilainya yang terlalu rendah dan hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil kepada Pemprov. Padahal nilai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikerjasamakan untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga sangat tinggi. Dalam kesempatan ini pula Fraksi PKS meminta agar menjadikan mementum pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah ini untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai bentuk pemanfaatan aset milik Pemprov yang dilakukan melalui sewa atau kerjasama pemanfaatan, terutama dari sisi nilai sewa dan kerjasama pemanfaatan tersebut. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memperoleh nilai dan penerimaan yang lebih layak dan memberikan kontribusi yang lebih tinggi bagi penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat dan pelayanan masyarakat. MOHON PENJELASAN !!

Kelima, Fraksi PKS juga meminta agar pemanfaatan barang milik daerah melalui bangun serah guna maupun bangun guna serah perlu dilakukan secara hati-hati dan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah tersebut dibuat secara lengkap. Perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah harus dibuat cukup rinci dan kejelasan dalam pembagian tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan proses penyerahan barang yang dibangun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi milik daerah juga harus jelas termasuk masa transisi dan pemeliharaannya. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan akan ada beberapa kerjasama pembangunan terutama insfrastruktur (Rusunawa dll) dengan pemerintah pusat maupun badan usaha dengan memanfaatkan aset milik Pemprov DKI Jakarta maupun milik Perusahaan Umum Daerah milik Pemprov DKI Jakarta. Rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimasa datang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga perlu mendapat perhatian dalam pengaturan tentang barang milik daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, mengingat infrastruktur yang dibangun melalui skema pembiayaan ini akan menjadi Barang Milik Daerah. MOHON TANGGAPAN !!

Keenam, Fraksi PKS juga meminta agar pemanfaatan barang milik daerah melalui skema bangun serah guna dan bangun guna serah juga harus dipastikan memberikan keuntungan dan manfaat yang layak bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan nilai dari barang milik daerah (khususnya lahan) yang dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak lain. Kita perlu belajar dari masa lalu dimana kerjasama pemanfaaan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semacam ini tidak memberikan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk kontribusi bagi penerimaan daerah yang rendah. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat

Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 

Jakarta, 10 April 2019

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

        Ketua,                                                            Sekretaris,

Abdurrahman Suhaimi, Lc, MA                 H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd